
"Ada indikasi kuat dugaan pidana yang dilakukan oknum tertentu dalam hal ini di jajaran BKDD agar diproses hukum atas pelanggaran peraturan pemerintah, hingga mengakibatkan 107 honorer kehilangan hak dan dirugikan. Kami mendesak itu dituntaskan," ujar Ketua PGSI Bulukumba, Sudirman.
Menurut Sudirman, hilangnya data honorer dari database BKN yang berjumlah 107 orang, menunjukkan adanya indikasi kuat kalau hal itu dilakukan oknum tertentu dengan sengaja. Data honorer itu diduga segaja tidak disetor ke BKN pada saat verifikasi data 2006 lalu, dan diganti dengan data honorer lain yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pejabat.
Salah seorang keluarga mantan pejabat BKDD Bulukumba, diketahui lulus menjadi PNS melalui jalur honorer begitu tamat SMA. Padahal, dalam PP 48/2005, yang bisa diakomodasi adalah honorer yang mendapat SK di bawah 2005, atau SK Bupati Bulukumba yang saat ini berkuasa belum bersyarat berdasarkan PP 48 tersebut. (im2)
3 komentar:
met malam..
waduh...
sempe rame gitu...
salam kenaaaalll...
Selamat pagi...
Posting Komentar